Rangkuman Materi Bab 3 dan Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3

Materi PKn Kelas 10 pada Bab 3 yaitu Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Selain itu terbagi lagi dalam beberapa bagian materi yakni Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia, Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia.

 

Pelajari materi sebelumnya: Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 74 Uji Kompetensi 2

 

Rangkuman Materi Bab 3 - Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945

- Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

- Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di[1]atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

- Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.

- Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan mayarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang

 

Soal Pkn Kelas 10 Bab 3 tentang Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!

2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.

3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!

 

Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli!

Jawab:

a) David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

b) Robert A. Dahl, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan.

c) Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.

d) Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

 

2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik.

Jawab:

- Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

 

- Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.

 

- Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.

 

- Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

 

3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawab:

DPR melakukan proses pengawasan terhadap Presiden, apabila dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka DPR dengan dukungan dua per tiga jumlah suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Tetapi meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi dahulu. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR itu tidak berdasarkan hukum, maka proses pemberhentian presiden menjadi gugur. Sebaliknya, jika benar maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk menjatuhkan putusannya, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.

 

4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!

Jawab:

- Terwujudnya Interaksi, bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial

- Komunikasi, adanya jaringan mulri sistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

- Proses penguatan diri sendiri, upaya untuk mendirikan pemerintah

- Keseimbangan kekuatan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

- Independensi, menciptakan saling ketergantungan yang dinamis

 

5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!

Jawab:

a) Di Lingkungan Sekolah

- Pemilihan ketua kelas, ketuas osis, dan ketua organisasi/ekstrakurikuler

- Pembuatan anggaran dasar organisasi

- Forum-forum diskusi atau musyawarah sekolah

 

b) Di Lingkungan Masyarakat

- Forum warga

- Pemilihan ketua RT, RW, organisasi masyarakat dan lainnya

- Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar

 

c) Di Lingkungan Negara

- Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden

- Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada)

- Aksi demonstrasi yang tertib

 

Selanjutnya: Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 142 Uji Kompetensi 4

 

Demikian sajian Rangkuman Materi Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 98 Uji Kompetensi 3. Semoga bermanfaat!

 

Sumber:

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10