Rangkuman Materi Nilai-nilai Pancasila dan Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 34 Uji Kompetensi 1

Materi PKn Kelas 10 pada Bab 1 yaitu Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. 

Selain itu terbagi dalam beberapa bagian materi yakni Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

 

Rangkuman Materi Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

- Pada dasarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam hal operasionalisasi sistem pemerintahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesudah perubahan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu secara horisontal (pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang sederajat) dan vertikal (pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota).

- Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.

- Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/ kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas perbantuan.

- Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanisfestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasi[1]kan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya

 

Soal Pkn Kelas 10 Bab 1 tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

 

Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 34 Uji Kompetensi 1

Pembahasan:

1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia!

Jawab:

a) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.

b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

 

2. Jelaskan karakteristik pemerintahan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawab:

1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden.

3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia.

 

3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia!

Jawab:

a) Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembagian pada tingkat pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Ada 6 kekuasaan secara horizontal yaitu : Konstitutif, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Ekaminatif/Inspektif, dan Moneter.

b) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah ountuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

 

4. Jelaskan fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia!

Jawab:

- Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan bidangnya

- Menetapkan dan melaksanakan kebijkanan yang sesuai dengan undang-undang

- Mengatur pelaksanaan tugas di dalam lingkungan kementerian

- Bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan

- Melakukan penelitian yang dibutuhkan

 

5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia!

Jawab:

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal.

Selanjutnya: Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 74 Uji Kompetensi 2

Demikian sajian Rangkuman Materi Nilai-nilai Pancasila dan Kunci Jawaban PKn Kelas 10 Halaman 34 Uji Kompetensi 1. Semoga bermanfaat!

 

Sumber:

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10